Skripsi Kartu Kredit Syariah

Analisis Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card pada iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Tbk.

Skripsi ini telah disidangkan dihadapan penguji-penguji di Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah pada tanggal 13 Agustus 2016


ABSTRAK

Aboy Rifai, Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card pada iB Hasanah Card (kartu kredit syariah) Bank BNI Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah terhadap mekanisme Syariah Card menurut fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006. Adapun yang melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu: adanya besaran biaya administrasi yang dikaitkan dengan besaran nilai transaksi; keterbatasan iB Hasanah Card dalam memblokir transaksi minuman keras yang terdapat dalam minimarket ataupun supermarket; dan adanya besaran nilai ta'widh atau biaya ganti rugi atas keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran yang dikaitkan dalam jumlah keterlambatan hari pembayaran bukan berdasarkan biaya riil (fixed cost).
Dalam penelitian skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan officer card bussiness division Bank BNI Syariah dan wawancara langsung dengan salah satu ulama Badan Pengurus Harian DSN MUI. Selanjutnya penulis melakukan studi literatur atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori, dan ketentuan Syariah Card.
Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card, mengatur ketentuan fee atau biaya administrasi bahwa fee atas pelayanan atau penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan nilai transaksi atau fixed cost. Selanjutnya perhitungan biaya ta’widh didasari oleh biaya riil yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Selanjutnya penulis menganalisis data yang terhimpun dari kegiatan pengumpulan data dengan melakukan studi komparatif yaitu melakukan perbandingan kesesuaian antara isi fatwa DSN MUI No. 54 tahun 2006 tentang Syariah Card dengan operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah, dan menemukan adanya ketidaksesuaian, diantaranya perbedaan ketentuan fee dan ta’widh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah pada umumnya dalam menjalankan operasional iB Hasanah Card sudah benar dan mengacu pada ketentuan fatwa yang sudah digulirkan DSN. Namun ada beberapa poin dari fitur program iB Hasanah Card dan ketentuan tentang batasan yang seharusnya perlu mendapat perhatian khusus dan ditinjau kembali, karena isi dalam fatwa biasanya bersifat umum atau menyeluruh, bukan bersifat khusus atau rinci.

Berikut Download Link Analisis Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card pada iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Tbk. di slideshare(dot)net

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Akad-akad Muamalah

Gambar
Akad-Akad Sumber: Pribadi QS. Al-Maidah [5]:1: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” Didalam hukum syariah, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu bentuk usaha atau suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk akad. Akad merupakan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum-hukum syariah. Akad akan menjadi semacam pedoman dalam bertransaksi, sekaligus mengandung konsekuensi bagi para pihak untuk menaatinya ) Laksamana, 2009) . Aqad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti didalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Aqad   telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang terms and condition -nya. Dengan demikian, bila salah
Baca selengkapnya

Manajemen Risiko Islami

Gambar
MANAJEMEN RISIKO ISLAMI Oleh: Achmad Boys Awaluddin Rifai A.                Pendahuluan Peran lembaga keuangan yang spesifik dalam proses intermediasi dan system pembayaran akan menyebabkannya menghadapi berbagai risiko yang   tidak dihadapi oleh jenis lembaga lainnya. Untuk itu, setiap lembaga harus mampu mengelola setiap risiko yang dihadapinya.Kenyataan tersebut menuntun sebuah pelaksanaan manajemen risiko yang sangat baik. Setiap lembaga bisnis bertujuan untuk memperoleh return tertentu dari aktifitas bisnisnya. Untuk itu, mereka akan menanggung suatu risiko tertentu sesuai dengan sasaran perolehan yang ingin dicapai. Menurut Timorita (2011) dalam jurnalnya, risiko sering kali diibaratkan dengan sesuatu hal yang ber indikasi negati f . Namun, sebenarnya risiko memiliki arti yang lebih luas dari sekedar itu . Risiko bukan semata-mata kemungkinan mengalami kerugian tetapi juga terdapat kemungkinan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Megginson, risiko mer
Baca selengkapnya

Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter

Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter (Ascarya, 2002): Instrumen pengendalian moneter dapat dibagi langsung atau tidak langsung. Pada umumnya, instrumen langsung berupa ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter sehingga tidak berorientasi pasar dan diskresinya ada di bank sentral sebagai otoritas moneter. Instrumen tidak langsung dapat berorientasi pasar atau tidak dan diskresinya dapat berada di bank sentral atau di peserta pasar. Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan adalah harga (suku bunga) dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pad
Baca selengkapnya